Peringati Hardiknas 2023, Komisi X DPR: Momentum Pembuktian Efektivitas Merdeka Belajar
jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 menjadi momentum evaluasi efektivitas Program Merdeka Belajar.
Sejak 3,5 tahun lalu dicanangkan seharusnya program andalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim tersebut sudah memberikan indikator keberhasilan atau kegagalan.
“Kami menilai setidaknya ada indikator yang bisa kita lihat untuk melihat tren efektivitas apakah memang hasil program Merdeka Belajar ini sesuai yang bertujuan menciptakan profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter kuat dan menguasai kemampuan dasar bidang numerik, literasi, dan sains setelah hampir 3,5 tahun diluncurkan mas menteri,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (2/5/2023).
Huda menjelaskan saat ini setidaknya ada 24 episode dari program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbud Ristek.
Dalam setiap episode tersebut berisi sub program dari visi Merdeka Belajar di antaranya program sekolah penggerak, program guru penggerak, program organisasi penggerak, program asesmen nasional, penghapusan tes akademik untuk masuk perguruan tinggi negeri, hingga penghapusan tes calistung bagi siswa PAUD.
“Berbagai program tersebut tentu merupakan itikad baik dari Mas Menteri namun sebagai sebuah kebijakan maka sudah seharusnya diuji apakah memang benar-benar memberikan dampak bagi perbaikan kualitas pendidikan di tanah air,” ujarnya.
Huda mengatakan sudah menjadi fakta jika Program Merdeka Belajar dalam beberapa episode memunculkan kontroversi.
Hal ini terjadi karena kurangnya keterlibatan publik dalam proses perumusan dan adopsi kebijakan merdeka belajar.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 menjadi momentum evaluasi efektivitas Program Merdeka Belajar.
- Mahfudz: Kesejahteraan Dosen Sudah Seharusnya Diperjuangkan
- Raker Komisi X DPR & Mendikdasmen Menyinggung Kenaikan Gaji Guru
- Satu Dekade, Kemendikbudristek Sebut Pembangunan Pendidikan Makin Berdampak & Bermanfaat
- Polemik Kebijakan Penghapusan Penjurusan SMA
- Skema Dana Pendidikan Tetap Mengacu Belanja Negara, Ketua Komisi X DPR Merespons
- Mandatory Spending 20 Persen Dana Pendidikan Ditinjau Ulang, Ketua Komisi X DPR: Kami Menolak